Perusahaan media sosiak X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dan dimiliki Elon Musk, menggugat negara bagian California atas undang-undang yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan rincian praktik moderasi konten mereka.
Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai AB 587, mewajibkan perusahaan media sosial untuk mempublikasikan informasi tentang cara mereka menangani ujaran kebencian, ekstremisme, misinformasi, dan masalah lainnya, serta rincian tentang proses moderasi internal.
Pengacara X berpendapat bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional dan akan mengarah pada sensor.
Hal ini “memiliki tujuan dan dampaknya kemungkinan untuk menekan perusahaan seperti X Corp., untuk menghapus, mendenetisasi, atau menurunkan konten yang dilindungi konstitusi,” tulis perusahaan tersebut dalam gugatannya. “Tujuan dari AB 587 sebenarnya adalah untuk menekan platform media sosial agar ‘menghilangkan’ konten tertentu yang dilindungi konstitusi yang dipandang oleh Negara sebagai konten yang bermasalah.”
X tidak sendirian dalam menentang hukum ini. Meskipun tindakan tersebut didukung oleh beberapa aktivis, sejumlah kelompok industri menentang AB 587.
Netchoice, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili Meta, Google, TikTok, dan perusahaan teknologi lainnya, pada tahun berdebat soal AB 587 yang dinilai akan membantu pelaku kejahatan menghindari tindakan keamanan perusahaan, dan mempersulit mereka untuk menegakkan aturan mereka.
Pada saat yang sama, pendukung AB 587 mengatakan perlunya meningkatkan transparansi platform utama. “Jika X tidak menyembunyikan apa pun, maka mereka seharusnya tidak keberatan dengan RUU ini,” kata Anggota Majelis Jesse Gabriel, yang terlibat dalam penyusunan AB 587, menanggapi gugatan X.