Albania baru saja mencatatkan langkah berani dan unik dalam dunia pemerintahan modern dengan mengangkat Diella, sebuah bot kecerdasan buatan, sebagai “menteri” baru yang bertugas di bidang pengadaan publik.
Keputusan ini muncul di tengah upaya keras pemerintah untuk menekan praktik korupsi, terutama pada sektor tender pemerintah yang selama ini dianggap sebagai salah satu sumber terbesar penyalahgunaan kekuasaan.
Nama Diella, yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania, awalnya hanyalah asisten virtual di platform e-Albania untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik digital. Namun kini, ia dipercaya menangani proses tender bernilai jutaan euro, menggantikan sebagian besar peran manusia yang rentan intervensi politik maupun suap.
Pemerintah Albania, di bawah pimpinan Perdana Menteri Edi Rama, menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari strategi reformasi besar yang ditujukan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kredibilitas negara di mata internasional. Hal ini juga berkaitan erat dengan ambisi Albania untuk menjadi anggota Uni Eropa pada 2030. Dengan menempatkan bot AI sebagai pengambil keputusan dalam tender, pemerintah ingin membuktikan bahwa mereka serius dalam memberantas praktik korupsi yang sudah lama melekat pada birokrasi negara, yang disampaikan dalam sebuah forum strategis.
Namun, langkah revolusioner ini tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menyambut baik gagasan penggunaan AI untuk mengurangi bias manusia, mempercepat proses administrasi, dan menutup celah praktik tidak etis. Di sisi lain, ada pula suara skeptis yang menilai AI bukan solusi ajaib. Pertanyaan besar muncul tentang akuntabilitas: siapa yang akan bertanggung jawab jika Diella salah mengambil keputusan, atau jika sistemnya disusupi untuk kepentingan tertentu? Selain itu, status hukum Diella sebagai “menteri” pun masih menuai perdebatan, karena jabatan kabinet secara tradisional hanya dapat diemban oleh manusia yang memiliki legitimasi politik.
Respons publik pun beragam. Sebagian warga menilai ide ini inovatif dan bisa menjadi bukti nyata komitmen Albania dalam melakukan perubahan radikal, sementara yang lain justru merespons dengan sinis, mengatakan bahwa “bahkan AI pun bisa korup di Albania” jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk inovasi digital dengan kenyataan pahit soal budaya politik yang masih sulit diberantas.
Penutup
Meski penuh kontroversi, penunjukan Diella menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan global. Albania kini menjadi negara pertama yang secara resmi mengangkat AI ke dalam kabinet. Jika langkah ini berhasil, dunia mungkin akan melihat munculnya model pemerintahan baru yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik kotor. Namun jika gagal, eksperimen ini justru bisa memperkuat skeptisisme publik terhadap penggunaan teknologi canggih dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apa pun hasilnya, satu hal yang jelas: Albania telah memicu diskusi penting tentang masa depan demokrasi dan peran AI dalam mengelola negara.